MUARA » Catatan Kritis dan Analisis Aktual
Pilkada Jakarta: Konflik Ideologi dan Dilema Pemilih 26 Juli 2007 19:47:23 | Share
Oleh: Alfanny
Intelektual Barat, Daniel Bell usai Perang Dingin menyatakan bahwa inilah “the end of ideology”. Namun, di Indonesia, tampaknya diktum tersebut tidak berlaku.
Beberapa tahun mendatang panggung politik kita tampaknya akan diwarnai oleh haru birunya konflik ideologi seperti yang pernah kita alami di masa lalu. Dan itu semua, sudah terlihat gejalanya dalam Pilkada Jakarta. PKS, partai Islam (ideologis) yang sangat terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin Mesir tampil percaya diri sendirian mengusung kandidat gubernurnya, Adang Daradjatun, seorang perwira tinggi polisi. Di seberang PKS, ada koalisi partai-partai politik yang mencalonkan Fauzi Bowo, seorang incumbent, birokrat karier yang cenderung pragmatis non ideologis.
Menarik untuk dicermati, mengapa belasan partai politik sepakat bersatu mengeroyok PKS. Seorang kader muda PDIP, Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa PKS adalah musuh ideologis bersama. Sementara kader muda PKS, Zulkieflimansyah menolak pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa PKS digerakkan oleh mantan aktivis kampus yang telah menyadari pluralitas Indonesia sehingga tidak mungkin memaksakan ideologinya. (Baca: ideologi ”negara” Islam).
Walaupun Zulkieflimansyah dan sejumlah kader PKS telah memberikan jaminan bahwa PKS tidak akan memaksakan ideologinya, namun banyak kalangan percaya bahwa ketika PKS meraih kemenangan mutlak dalam Pemilu, maka PKS akan mulai menerapkan ideologinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kekhawatiran lainnya adalah sumber inspirasi ideologi PKS yang sedikit banyak berasal dari ideologi Ikhwanul Muslimin Mesir dengan tokoh-tokohnya seperti Hasan Al Banna dan Sayyid Quthb. Tidak kurang dari Wapres Jusuf Kalla yang meminta buku-buku karangan Sayyid Qutb dan Hasan Al Banna ”diteliti” ketika polisi menemukan buku-buku tersebut di rumah sejumlah tersangka teroris beberapa tahun silam.
Memang, apa salahnya dengan Ikhwan? Ikhwan yang didirikan Hasan Al-Banna di Mesir tahun 1920-an adalah organisasi Islam revivalis (revivalis, ingin kembali pada kejayaan di masa lampau) yang berjuang mendirikan Negara Islam (Khilafah) di Mesir. Persaingannya dengan partai-partai sekuler, kiri, militer dan agen-agen kolonial di Mesir dalam memperebutkan kursi kekuasaan di Mesir menyebabkan Ikhwan “terprovokasi” melakukan serangkaian tindakan kekerasan yang memicu aksi saling balas dari musuh-musuh politik Ikhwan yang berujung pada gugurnya dua tokoh utama Ikhwan, Hasan Al Banna dan Sayyid Quthb (Tafsir Quran Quthb yang laris adalah Fii Zilalil Quran yang ditulisnya dalam penjara sebelum ia dihukun gantung oleh pemerintah sekuler Mesir).
Pembunuhan Anwar Sadat pasca Camp David 1979, diduga kuat juga dilakukan oleh Ikhwan yang menyusup ke militer Mesir. Pelarangan Ikhwan di Mesir telah menyebabkan para aktivisnya bertambah radikal dan mendirikan sebuah organisasi sempalan, Jamaah Islamiyah (JI). JI inilah yang dituding pihak Barat sebagai jaringan teroris internasional yang terkait dengan Al-Qaeda, organisasi yang (lagi-lagi) dituding Barat sebagai otak tragedy 9/11 WTC.
Jadi, tidaklah berlebihan bila banyak yang menilai bahwa Pilkada DKI adalah pertarungan (semi) ideologis antara PKS (Ideologi ”negara” Islam) dengan Koalisi Jakarta (Persekutuan aneh antara Nasionalis Sekuler ala Golkar, Demokrat dan PDIP, “Islam tradisional” ala PPP dan PKB, “fundamentalis Kristen” ala PDS dan sejumlah partai gurem yang (pasti) bermotivasi pragmatis)
Dilema Para Pemilih Rasional
Akhirnya, Para pemilih pro perubahan di Jakarta pun akan menghadapi dilema dalam Pilkada DKI Jakarta 2007. Mau memilih Fauzi Bowo yang “status quois” atau Adang Daradjatun mantan Wakapolri yang didukung PKS, partai Islam yang cenderung ”fasis”.
Dilema seperti ini pernah dialami para pemilih pro perubahan di Perancis pada Pemilu Presiden 2002 silam. Saat itu, secara dramatis, kandidat Partai Sosialis yang pro perubahan, Lionel Jospin dikalahkan oleh kandidat dari partai sayap kanan, Jean Marie Le Pen pada Pemilu putaran pertama. Le Pen dalam kampanyenya dikenal fasis dan rasialis karena sering mengusung isu anti imigran. Le Pen bahkan pernah mengkritik tim sepakbola Perancis yang didominasi warga Perancis keturunan imigran Afrika.
Walhasil, pada pemilu putaran kedua, warga Perancis yang pro perubahan “dengan terpaksa” memilih kandidat incumbent yang status quois, Jacques Chirac. Para pendukung Partai Sosialis jelas tidak akan memilih Le Pen yang fasis. Ideologi fasisme atau ultra-nasionalis sangat dikecam oleh para pendukung Partai Sosialis.
Kini, pemilih Jakarta yang rasional dan pro perubahan pun akan menghadapi dilema. Bila memilih Fauzi Bowo, seorang birokrat karier yang saat ini menjabat wagub, maka ia sudah pasti akan cenderung meneruskan kebijakannya yang sudah dia susun bersama Sutiyoso. Sebagai seorang incumbent, sulit diharapkan Fauzi Bowo akan melakukan perubahan kebijakan pemerintahan di Jakarta.
Namun, memilih Adang Daradjatun –yang dicalonkan PKS- juga belum tentu akan memberikan perubahan kebijakan pengelolaan Jakarta. Alih-alih melakukan perubahan radikal di Jakarta, kebijakan Adang cenderung akan lebih diwarnai oleh haluan ideologis PKS yang cenderung sektarian dan fasis. Adang pun akan disibukkan oleh kerikil-kerikil dari partai-partai Koalisi Jakarta di DPRD. Nasibnya mungkin akan sama seperti Nur Mahmudi (PKS) di Depok yang walaupun berhasil dengan susah payah menjadi Walikota Depok namun hingga kini terus ”diganggu” oleh partai-partai lain di DPRD.
Golput? Jelas, bukan solusi karena yang akan terjadi sama persis dengan kekalahan Jospin pada Pemilu Perancis. Saat itu banyak simpatisan Partai Sosialis yang golput karena menganggap Jospin sebagai tokoh Sosialis yang kurang memiliki agenda-agenda perubahan yang konkret. Hasilnya, yang diuntungkan adalah Le Pen yang berhasil maju ke putaran kedua walaupun kemudian dikalahkan Chirac.
Bila warga Jakarta yang pro perubahan memilih golput, yang akan diuntungkan adalah Adang Daradjatun, karena massa PKS sangat solid sehingga suara untuk Adang dipastikan tidak akan berkurang. Dengan modal suara 26% pada Pemilu DPR 2004, PKS dipastikan mampu menggerakkan mesin politiknya untuk meraih capaian suara di atas 50%. Aktivitas sosial PKS yang konkret di tingkat massa akar rumput dipastikan akan menyebabkan banyak masyarakat akan bersimpati pada PKS dan kandidat yang didukungnya.
Bencana banjir yang melanda Jakarta Februari 2007 lalu justru memberikan berkah bagi PKS, karena PKS dapat unjuk peduli (sekaligus kampanye) dengan mendirikan posko-posko bantuan banjir yang jumlahnya bahkan mengalahkan posko bantuan banjir milik Pemda.
Itulah demokrasi, kita kadang-kadang harus memilih yang “terbaik di antara yang terburuk”. Di masa depan, para kandidat independen yang sudah diperbolehkan mencalonkan diri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah saatnya menjadi alternatif dari para calon yang diusung partai. Sudah terbukti, partai-partai politik gagal melakukan rekruitmen dan kaderisasi internal sehingga lebih memilih melakukan politik dagang sapi dengan para elit politik lama yang tidak pernah aktif di partai.
Penulis adalah redaksi www.gusmus.net
« Kembali ke arsip Muara
|